Laduni.ID, Jakarta – Belakangan ini muncul petisi mengatasnamakan mantan narapidana terorisme (napiter) yang meminta supaya BNPT RI dibubarkan. Lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penanggulan terorisme ini dinilai lambat dalam merespon program deradikalisi bagi napiter yang dipindah ke lapas daerah.
Mereka turut menyoroti terkait pengurusan remisi dan pembebasan bersyarat hingga pemberdayaan keluarga napiter dan mantan napiter.
Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar merespon beredarnya petisi tersebut. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan memastikan tidak akan kalah oleh teroris.
“Teroris dan sekutunya memang inginnya BNPT bubar. Negara tidak boleh kalah dengan teroris,” kata Boy sebagaimana dikutip dari Media Indonesia (23/9/2021).
Dikutip dari Klik Kalsel, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi juga mengeluarkan sikap terkait munculnya petisi bubarkan BNPT. Sebagai mitra strategis BNPT, FKPT memiliki peran yang sentral dalam terlaksananya program pencegahan dengan pendekatan persuasif kepada masyarakat di daerah.
“Ini merupakan bukti bahwa BNPT milik segenap masyakarat Indonesia. BNPT–FKPT adalah representasi kehadiran pemerintah untuk masyarakat dalam penanggulangan terorisme,” ucap Ketua FKPT Kalimantan Selatan, Aliansyah Mahadi.
Berikut pernyataan sikap pengurus FKPT seluruh Indonesia:
Oleh karena itu, Pengurus FKPT seluruh Indonesia menyatakan sikap bahwa:
1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2018;
2. Keberadaan BNPT RI adalah representasi seluruh elemen masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melawan kejahatan kemanusiaan, aksi teror dan disintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh kelompok teroris;
3. Seluruh elemen masyarakat bersatu padu menolak segala bentuk politik adu domba dan pecah belah oleh kelompok teroris;
4. Hanya kelompok teroris yang menginginkan BNPT RI bubar;
5. Negara tidak akan kalah atas propaganda kelompok teroris.
Dikutip dari Rmol.ID, berikut kutipan petisi yang beredar:
Bubarkan BNPT karena tidak ada kinerja nya dalam menanggulangi aksi terorisme
Semakin banyaknya aksi terorisme di Indonesia maka semakin banyak pula penangkapan para pelaku terorisme dan akhirnya mereka berada di dalam lapas pemasyarakatan
Keberadaan mreka tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dibina wawasan berbangsa dan bernegaranya serta diberikan perlakuan khusus di setiap lapas agar paham mereka tidak mempengaruhi napi-napi lainnya
Tidak hanya di situ ketika mereka bebas dari lapas maka sudah selayaknya kebutuhan ekonomi mereka dan keluarga diperhatikan dan ditopang agar mereka tidak terjerumus lagi ke dalam kelompok radikalisme yang kuat masalah pendanaan.
Adapun selama ini banyak keluhan dari napi terorisme baik yang sudah berubah dan insaf atau belum bahwa mereka tidak mendapatkan binaan sama sekali oleh BNPT selama di lapas. Bahkan kedatangan BNPT tidak mempengaruhi sama sekali, karena selama ini yang mereka rasakan pihak BNPT hanya menjadikan mereka sebagai objek proyek untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.
Dari hasil survey terhadap eks napi terorisme yang sudah bebas di seluruh Indonesia dan sudah insaf kembali ke pangkuan NKRI maka dapat kami simpulkan mereka semua berubah pemikirannya karena usaha dari pihak safari dakwah tim densus 88 Mabes Polri bukan BNPT.
Bahkan sebagian besar napi terorisme dibantu perekonomiannya oleh pihak Polri Densus 88 bukan BNPT. Padahal tugas pemberdayaan ekonomi napi terorisme itu adalah tugas mereka dan mereka BNPT memiliki anggaran besar dari negara untuk menanggulangi pelaku terorisme.
Tapi fakta di lapangan dana tersebut justru masuk ke kantong-kantong pribadi mereka dan hanya segelintir eks napi terorisme yang merasakan anggaran negara tersebut.
Oleh karena itu segenap eks napiter di seluruh Indonesia menginginkan agar pemerintah Republik Indonesia membubarkan saja BNPT karena tidak efektif dalam menanggulangi aksi terorisme dan hanya menghambur-hamburkan uang negara saja
Editor: Daniel Simatupang